Tetap Produktif di Masa Non Tahapan, Bawaslu Surabaya Ikuti Program Cangkruk Demokrasi Secara Daring

Surabaya – Bawaslu Kota Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran kehumasan dan keterbukaan informasi publik dengan mengikuti kegiatan Cangkrukan Demokrasi yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 17 Juni 2025. Kegiatan ini digelar secara daring setiap hari Selasa dan menjadi agenda rutin untuk memperdalam pemahaman serta berbagi praktik terbaik antar-Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim.

Membuka sesi cangkruk demokrasi, Endah Prasetyowati, selaku Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Jatim, menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas forum ini di masa mendatang. Ia juga menggarisbawahi bahwa bulan ini merupakan momen penting dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Bawaslu RI, di mana informasi publik menjadi salah satu aspek yang dinilai.

“Forum Cangkrukan Demokrasi ini akan terus kita perbaiki agar semakin bermakna. Kita ingin Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota menjadi lembaga publik yang prima, informatif, dan responsif kepada masyarakat,” ujar Endah.

Ia juga menyinggung bahwa sebelumnya terdapat delapan Bawaslu kabupaten/kota yang belum masuk kategori informatif, dan tahun lalu hanya tersisa tiga. Diharapkan melalui forum ini, seluruh Bawaslu di Jatim bisa masuk dalam kategori informatif sepenuhnya.

Endah menambahkan bahwa tema diskusi mingguan akan difokuskan pada tugas, wewenang, serta tupoksi Divisi Humas dan Data Informasi. Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu Jatim juga akan memberikan penghargaan kepada tiga peserta terbaik yang dinilai mampu menyampaikan materi secara menarik dan membangun diskusi interaktif. Materi terpilih juga akan dimuat dalam buletin resmi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Sesi diskusi kali ini menghadirkan 4 (empat) narasumber dari berbagai daerah sebagai berikut, Sholikul Huda (Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso) mengusung materi tentang pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung kerja-kerja pengawasan, Habibur Rahman (Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik) mengulas pentingnya peran humas dalam membangun citra lembaga, Devi Aulia (Anggota Bawaslu Kabupaten Jember) menyampaikan materi keterbukaan informasi sebagai pilar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, dan Achmad Zani (Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang) yang memaparkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Untuk menguatkan pemahaman peserta, kegiatan ditutup dengan sesi kuis interaktif dengan pertanyaan terkait materi-materi yang telah disampaikan. Forum ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran sekaligus sarana refleksi untuk terus meningkatkan kapasitas lembaga dalam melayani publik secara transparan dan profesional.