Lompat ke isi utama

Berita

SINERGI BAWASLU KOTA SURABAYA DENGAN POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SUKSESKAN PEMILU 2024

Sinergi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Surabaya. Perkuat Sinergi dan kerjasama dengan Kepolisian, Novli Bernado Thyssen, Plt. Ketua Bawaslu Kota Surabaya didampingi Teguh, anggota Bawaslu Kota Surabaya kunjungi kantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Jum'at, 1 Desember 2023. Kunjungan kali ini bertujuan untuk menindaklanjuti kerja sama dalam upaya mensukseskan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan damai dan tertib, diketahui sebelumnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga turut berkontribusi pada Deklarasi Damai yang dilaksanakan di Balai Kota Surabaya bersama jajaran forkopimda dan Partai Politik. Kunjungan ini merupakan serangkaian agenda Bawaslu untuk memastikan agar kerja sama dengan berbagai lembaga yang sudah terlaksana berdampak pada optimalisasi proses Pengawasan Pemilu sehingga potensi rawan pelanggaran dapat diminimalisir.

Di Kota Surabaya sendiri terdapat 2 (dua) wilayah hukum Kampanye, melibatkan 2 (dua) Polres serta 2 (dua) Kejaksaan yang ada di Kota Surabaya, dan untuk menyamakan pemahaman dalam hal penanganan perkara tindak pidana pemilu diantara berbagai lembaga yang terlibat, diatur melalui Sentra Gakkumdu.

Dalam kunjungannya, Novli juga menambahkan “Semua pelanggaran yang rawan bermunculan pada masa kampanye, dan berbagai gangguan yang dapat membantu terlaksanya Pemilu 2024 tertib dan damai, akan kami awasi dan kami tindak, termasuk dengan kemunculan berita hoax yang makin intens pada masa kampanye berlangsung, maka dari itu untuk menindaklanjuti hal tesebut, Bawaslu Kota Surabaya juga telah bekerjasama dengan Kominfo, harapannya pintu-pintu yang berpotensi terjadi pelanggaran dan pemicu kekacauan menjelang Pemilu 2024 dapat diminimalisir dan diatasi”. Tutupnya.

Herlina selaku Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak juga menyampaikan jika setiap pelaksanaan Apel di Polres Pelabuhan tanjung Perak ia tidak lupa untuk mengimbau seluruh anggotanya “Kita sebagai anggota Kepolisian harus netral”, ungkapnya. Ia juga menambahkan jika pertengahan Januari agendanya akan dibentuk pengawasan TPS 27 hari sebelum hari pemungutan suara.