Reformasi Pemilu ala KIPP Jatim: Tinggalkan Wacana Adhoc yang Usang, Jadikan Bawaslu Motor Pengawasan Multilapis dan Pendidikan Politik Berbasis Masyarakat

Surabaya - Deda Rainditya Sekretaris KIPP Jawa Timur menyuarakan perlunya reformasi sistem pengawasan pemilu secara menyeluruh agar lebih efektif dan berkelanjutan. Mereka menilai bahwa konsep pengawasan ad hoc yang bersifat sementara selama ini sudah usang dan tidak mampu mengatasi seluruh pelanggaran secara menyeluruh. Sebagai solusi, KIPP mengusulkan agar Bawaslu menjadi motor utama pengawasan yang lebih berjenjang dan berbasis masyarakat secara aktif serta berkelanjutan.

Dalam pandangannya, pengawasan yang efektif harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tidak bergantung pada sistem ad hoc yang terbatas. Sistem multilapis dan partisipatif akan meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat upaya pencegahan pelanggaran sejak dini. Selain itu, pengembangan program pendidikan politik berbasis masyarakat harus menjadi prioritas agar masyarakat semakin sadar dan terlibat aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Langkah konkret yang diusulkan meliputi penguatan kapasitas Bawaslu di semua tingkatan, mulai dari tingkat desa maupun kelurahan, serta mengintegrasikan pendidikan politik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, proses pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan partisipatif, sehingga demokrasi Indonesia menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan pelanggaran dan ketidakpercayaan masyarakat.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan data analitik dalam pengawasan agar lebih akurat dan efisien. Dukungan terhadap penguatan lembaga pengawas ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung penuh oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan sistem yang lebih baik dan berbasis masyarakat, Indonesia diharapkan mampu menyelenggarakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis, serta mampu memperkuat fondasi demokrasi nasional.