Presentasi Mahasiswa Magang Bawaslu : Bedah Peran Bawaslu dalam Memastikan Kesetaraan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Surabaya - Pada Rabu (10/12/2025), Bawaslu Kota Surabaya mengadakan sebuah presentasi yang diikuti oleh mahasiswa magang dan staf sekretariat Bawaslu setempat di ruang rapat kantor Bawaslu Kota Surabaya. Acara ini bertujuan untuk membedah dan memahami peran Bawaslu dalam memastikan kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak politik seluruh warga negara, khususnya kelompok disabilitas yang sering menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Presentasi ini mengusung kajian yang menggunakan perspektif Interaksionisme Simbolik, sebuah pendekatan dalam sosiologi dan psikologi yang memusatkan perhatian pada bagaimana individu berkomunikasi melalui simbol, terutama bahasa, dalam interaksi sosial. Melalui pendekatan ini, peserta diajak memahami bahwa makna tentang penyandang disabilitas terbentuk dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurut Herbert Blumer, perspektif ini menggambarkan masyarakat sebagai hasil dari interaksi aktif antar individu yang secara bersama-sama menafsirkan dunia mereka dan membangun realitas sosial melalui pertukaran simbolik.

Dalam konteks peran Bawaslu, pendekatan Interaksionisme Simbolik menyoroti bahwa makna yang melekat pada penyandang disabilitas tidak hanya bersifat statis, melainkan terbentuk dari berbagai interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat. Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif dalam pemilu, tetapi juga berperan sebagai aktor simbolik yang membangun paradigma bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan penataan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta perlindungan hak partisipasi politik mereka, Bawaslu berupaya mengubah persepsi masyarakat dan menegaskan bahwa inklusivitas harus menjadi bagian dari proses demokrasi.

Kajian ini menonjol karena mampu memberikan analisis yang lebih manusiawi dan mendalam terhadap persoalan disabilitas dalam konteks pemilu. Pendekatan ini menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas, bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kendati demikian, pendekatan ini memiliki kekurangan, yakni cenderung kurang menyoroti aspek struktural dan kebijakan besar yang mendukung hak politik penyandang disabilitas secara sistematis dan kuantitatif sulit diukur.

Sebagai rangkuman, penggunaan konsep Interaksionisme Simbolik terutama dalam komunikasi dan bahasa memegang peranan penting dalam menjaga dan memperkuat hak politik penyandang disabilitas. Dengan memastikan komunikasi yang efektif antara pengawas, penyelenggara, dan penyandang disabilitas, hak-hak mereka dapat terlindungi dan dihormati. Jika proses ini dilakukan secara konsisten dan diarahkan dengan benar, hak politik penyandang disabilitas, termasuk keinginan mereka untuk menjadi peserta dalam pemilu, dapat terjamin sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Bawaslu sebagai agen perubahan sosial yang mendukung demokrasi yang inklusif. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan simbolik, Bawaslu dapat terus memperbaiki praktiknya agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Harapannya, dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan akan semakin sadar akan pentingnya memastikan hak politik seluruh warga negara, tanpa terkecuali, demi terciptanya demokrasi yang adil dan setara.