Menjawab Problematika Data Pemilih, Mahasiswa Magang Bawaslu Kota Surabaya Hadirkan Analisis Filosofis Demi Terwujudnya Demokrasi Pancasila Sejati

Surabaya - Pada Rabu (3/12/2025), kegiatan lanjutan dari presentasi sebelumnya kembali digelar di ruang rapat Bawaslu Kota Surabaya. Kali ini, fokus utama adalah membahas permasalahan data pemilih dalam pelaksanaan pemilu, serta menawarkan analisis filosofis untuk menjawab tantangan tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa magang dan staf sekretariat Bawaslu Kota Surabaya, yang bertujuan memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya akurasi data dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Melalui diskusi ini, diharapkan mereka mampu memahami bahwa pengelolaan data pemilih yang akurat sangat vital dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan transparan.

Dalam pemaparannya, Mahasiswa magang menekankan bahwa keberadaan kontradiksi dalam data pemilih adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perkembangan masyarakat yang dinamis menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dan fakta di lapangan, seperti adanya data ganda, data yang belum masuk daftar, atau ketidakakuratan informasi lainnya. Kondisi ini menuntut pengawasan ketat dari Bawaslu untuk memastikan proses verifikasi berlangsung secara transparan dan akurat, sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain aspek teknis, analisis ini juga dikaitkan dengan filosofi dialektika Hegel, yang meliputi tahapan tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam konteks data pemilih, data awal yang dianggap benar merupakan tesis, sementara ketidaksesuaian yang muncul menjadi antitesis. Proses verifikasi dan perbaikan oleh Bawaslu kemudian dianggap sebagai sintesis, yaitu penyempurnaan data yang berkelanjutan. Pendekatan filosofis ini menunjukkan bahwa kontradiksi bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses alami untuk mencapai data yang lebih valid dan akurat, yang esensial dalam mendukung proses demokrasi.

Keterkaitan antara proses ini dan cita-cita demokrasi Pancasila juga menjadi bahasan utama dalam presentasi tersebut. Demokrasi Pancasila menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan, yang harus tercermin dalam pengelolaan data pemilih. Kolaborasi harmonis antara KPU dan Bawaslu dalam memperbarui dan memperbaiki data mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ketika masyarakat dan penyelenggara belajar dari kontradiksi data, mereka secara tidak langsung memperkuat keadilan dan kejujuran dalam proses politik, sehingga hak politik warga negara dapat terjamin secara adil dan merata.

Lebih jauh, Mahasiswa magang menegaskan bahwa proses penyempurnaan data ini merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat. Dengan adanya perbedaan dan ketidaksempurnaan dalam data, masyarakat diajarkan untuk lebih memperhatikan nilai kejujuran dan integritas. Keterlibatan aktif Bawaslu dalam mengawasi dan melakukan verifikasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hak pilih warga negara benar-benar tercermin dalam daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, proses demokrasi Indonesia secara perlahan namun pasti menuju ke arah yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Kegiatan ini menegaskan bahwa tantangan dalam pengelolaan data pemilih tidak harus dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Melalui pendekatan filosofis dan kolaboratif, penyelenggara pemilu dan masyarakat belajar untuk melaksanakan musyawarah dan keadilan dalam setiap tahapan. Dengan demikian, proses perbaikan data tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi Indonesia yang sejati, berkeadilan, dan berkepribadian Pancasila.