Hadiri Rapat Koordinasi Sosialisasi IKU, Bawaslu Kota Surabaya Siap Implementasikan Standar Kinerja Tahun 2026

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja dan memastikan keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu dengan Road Map Reformasi Birokrasi, Bawaslu Kota Surabaya mengikuti kegiatan rapat koordinasi sosialisasi IKU yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari Bawaslu Kota Surabaya yang diwakili oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Teguh Suasono Widodo.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan indikator kinerja utama yang menjadi standar dalam pengawasan pemilu dengan target reformasi birokrasi nasional, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme anggota pengawas. Dalam acara tersebut, berbagai materi disampaikan oleh narasumber berpengalaman yang membahas implementasi IKU berbasis outcome, serta bagaimana standar ini dapat dijadikan alat penilaian objektif terhadap kinerja anggota Bawaslu. Materi-materi tersebut juga menekankan pentingnya sistem evaluasi berjenjang dan transparan dalam memastikan keberhasilan pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah sosialisasi tentang penetapan IKU Pengawas Pemilu Tahun 2026, yang menegaskan komitmen institusi dalam menetapkan indikator yang relevan dan objektif. Selain itu, narasumber juga menjelaskan teknis penyusunan dan implementasi IKU dalam perjanjian kinerja individu anggota Bawaslu. Materi lainnya membahas strategi optimalisasi kinerja kelembagaan sebagai basis evaluasi dan pertanggungjawaban secara berjenjang, serta relevansi capaian kinerja pengawas terhadap penguatan legitimasi demokrasi melalui perspektif masyarakat sipil.

Setelah kegiatan ini, Bawaslu Kota Surabaya menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan standar IKU tersebut secara optimal di tingkat daerah. Melalui sosialisasi dan pelatihan internal, diharapkan seluruh anggota pengawas di Surabaya mampu mengikuti dan menerapkan indikator kinerja yang telah disusun, demi memastikan pengawasan pemilu yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, langkah ini menjadi bagian dari upaya besar memperkuat demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai harapan masyarakat dan aturan yang berlaku.