Bawaslu Kota Surabaya Tuntaskan Penguatan Kelembagaan, Siap Awasi Penuh Pemilu

Surabaya - Pada Kamis, 20 November 2025, bertempat di JW Marriott Hotel Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya secara resmi menuntaskan rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan yang telah dilaksanakan selama hampir tiga bulan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat kapasitas pengawasan dan tata kelola kelembagaan menjelang pelaksanaan Pemilu yang semakin kompleks dan dinamis. Acara penutupan yang dihadiri oleh sejumlah elemen ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 19 Agustus 2025, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi pengawasan di wilayah Jawa Timur.

Selama pelaksanaan, sebanyak 40 kali kegiatan penguatan kelembagaan diselenggarakan di 38 titik berbeda di seluruh Jawa Timur. Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 2.850 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, pemantau, serta penyelenggara pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan 152 narasumber dari berbagai bidang yang mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang lembaganya untuk terus belajar, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kapasitas pengawasan dalam menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks dan penuh dinamika.

Dalam sambutannya, Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan pengawasan pemilu. Ia menyatakan bahwa dukungan penuh dari Komisi II DPR RI menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan rangkaian penguatan ini. Komisi II DPR RI telah menyediakan ruang dialog, fasilitasi, serta penguatan aspek regulatif dan kelembagaan yang sangat dibutuhkan. Warits juga menambahkan bahwa acara ini memiliki makna simbolis yang mendalam, di mana penguatan kelembagaan diibaratkan sebagai semangat para pahlawan yang harus terus bertransformasi, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

Meski proses penguatan kelembagaan secara formal telah selesai, Warits menegaskan bahwa penguatan internal tetap akan terus dilakukan. Ia menyebutkan bahwa ada delapan bidang strategis yang menjadi fokus utama, antara lain tata kelola dan manajemen internal, literasi demokrasi, hubungan kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan. Warits menambahkan bahwa kerangka kerja ini bukan pekerjaan kecil, melainkan sebuah proses besar dalam membangun budaya kerja baru yang modern dan adaptif. Ia berharap, dengan terus merawat kedelapan bidang ini, Bawaslu Jawa Timur tidak hanya akan memperbaiki cara bekerja, tetapi juga menanamkan budaya inovasi dan profesionalisme yang berkelanjutan.

Menghadapi tantangan masa depan, Warits menganalisis bahwa dinamika politik dan teknologi semakin kompleks. Ancaman disinformasi, misinformasi, polarisasi politik, serta penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, berbasis data, dan mampu melatih sumber daya manusia yang handal. Ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak lagi bisa mengandalkan mekanisme lama, melainkan harus mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Selain itu, Warits juga menegaskan pentingnya pengembangan literasi politik dan demokrasi yang berbasis pengalaman nyata. Ia menyampaikan bahwa data dan catatan peristiwa pemilu yang dimiliki Bawaslu Jatim, seperti jutaan Form A dan laporan hasil pengawasan, harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, literasi politik yang kuat harus didukung oleh pengalaman nyata di lapangan, sehingga masyarakat, akademisi, peneliti, dan generasi muda dapat memperoleh pengetahuan yang konkret dan bermanfaat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia secara umum, dengan membentuk pemilih yang lebih cerdas dan sadar hak serta kewajibannya. Warits menutup sambutannya dengan harapan bahwa penguatan kelembagaan bukanlah program temporer, melainkan budaya kerja yang harus terus dirawat dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain fokus pada penguatan internal dan pengembangan sumber daya manusia, Warits juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada lembaga penyelenggara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil, agar proses pengawasan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan ini juga menjadi contoh nyata dari keberhasilan kolaborasi lintas institusi di tingkat nasional maupun daerah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan sinergi yang baik, tantangan besar sekalipun dapat diatasi melalui inovasi dan komitmen bersama. Warits menambahkan bahwa keberlanjutan dari program ini akan menjadi prioritas utama, dengan menyiapkan program-program penguatan kelembagaan secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika politik. Ia berharap bahwa semangat dan hasil dari rangkaian kegiatan ini mampu menjadi fondasi kokoh dalam menjaga integritas dan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang.