Bawaslu Kota Surabaya Rilis Podcast Seri 7 Bahas Kinerja DPRD dalam Mengawal Aspirasi Rakyat

Surabaya, 30 Oktober 2025 - Dalam sebuah podcast yang berlangsung di Bawaslu Kota Surabaya, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, S.H., berbagi pandangannya mengenai peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada dewan dan bagaimana proses pembangunan di kota pahlawan ini berjalan. Acara yang dipandu oleh Anggota Bawaslu Kota Surabaya Teguh Susanto Widodo ini menjadi wadah diskusi yang penting untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pengawasan pemerintah kota.

Mengawali pembahasannya, Arif Fathoni menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kemudahan untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Menurutnya, penggunaan media sosial ini merupakan inovasi dalam menjembatani komunikasi antara anggota DPRD dan warga, sehingga meskipun tidak bertatap muka secara langsung, suara masyarakat tetap bisa didengar dan direspon secara maksimal.

Lebih jauh, wakil ketua DPRD ini menjelaskan bahwa DPRD Surabaya memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini sangat penting guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengandung unsur korupsi. Ia menambahkan bahwa anggota DPRD berkomitmen untuk menjalankan tugas ini secara objektif dan transparan demi kepentingan rakyat.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Narasumber menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kota ini menyambut transisi menuju tahun 2028. Surabaya diharapkan mampu menjadi kota superhub yang berperan penting dalam jaringan transportasi, ekonomi, dan pemerintahan regional. Upaya ini meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, serta fasilitas digital yang mendukung mobilitas dan konektivitas warga.

Dalam konteks pengawasan, Arif Fathoni menjawab pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan di antara anggota DPRD. Ia menjelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila anggota yang bertugas memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan fungsi utama mereka. Berdasarkan data, hanya sedikit anggota DPRD yang berasal dari kalangan kontraktor, sehingga pengawasan terhadap mitra pembangunan tetap dilakukan secara objektif dan profesional.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa alokasi APBD Surabaya telah disusun sedemikian rupa sesuai prioritas masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan, yang mencapai lebih dari 2 triliun dari total APBD sekitar 10-11 triliun, menjadi prioritas utama. Kota Surabaya juga memberikan layanan kesehatan gratis di rumah sakit pemerintah bagi warga tanpa BPJS, dengan pengendalian administrasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Menutup diskusi, Arif Fathoni menegaskan bahwa jika ada ketidaksesuaian kebijakan antara eksekutif dan legislatif, DPRD akan berupaya mengakselerasi aspirasi rakyat melalui proses pengawasan dan konsultasi. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja anggota legislatif dan dapat menarik mandat jika merasa tidak dilayani dengan baik. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam penutupnya, host Teguh Susanto Widodo menegaskan bahwa politik dan partisipasi warga adalah kunci utama dalam pembangunan bangsa. Ia mengajak generasi milenial dan Z untuk aktif berperan dalam pembangunan Surabaya, baik melalui pemilu maupun partisipasi langsung. Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, cita-cita membangun kota yang maju dan berkeadilan tidak akan tercapai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas inovasi dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui program podcast ini, berharap ke depan semakin banyak sumber inspirasi dari warga untuk kemajuan Surabaya.