Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Surabaya Rilis Podcast Seri 10, Bahas Affirmative Action Perempuan dalam Politik Elektoral

#

Novli Bernado Thyssen, Anggota Bawaslu Kota Surabaya (kiri) sedang memandu Acara Podcast Seri 10 dengan narasumber Reni Astuti, Anggota DPR RI Fraksi PKS (kanan)

Surabaya, 29 Desember 2025 - Bawaslu Kota Surabaya menggelar podcast seri 10 yang membahas pentingnya afirmative action perempuan dalam politik elektoral Indonesia. Acara ini dihadiri oleh narasumber, Reni Astuti anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dan dipandu oleh Host Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kuota perempuan serta memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak politik perempuan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu. Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat dan berbagai pihak dapat memahami strategi dan tantangan dalam memastikan keterwakilan perempuan di parlemen.

Dalam sesi tersebut, Reni Astuti menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen merupakan bagian vital dari demokrasi yang inklusif. Ia berbagi pengalamannya sebagai legislator perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Reni menilai bahwa keberadaan kuota 30 persen perempuan bukan sekedar angka, tetapi menjadi momentum strategis untuk mengangkat suara perempuan yang selama ini sering terpinggirkan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kolaborasi legislatif dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu, agar implementasinya berjalan secara efektif di lapangan.

Lebih jauh, Reni Astuti menyampaikan bahwa tantangan utama dalam penerapan affirmative action bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari budaya politik yang masih patriarkal. Ia mengungkapkan bahwa perempuan calon sering menghadapi hambatan seperti intimidasi saat kampanye, politik uang, dan diskriminasi dari masyarakat maupun sesama peserta pemilu. "Kita harus terus mengedukasi masyarakat dan memperkuat posisi perempuan dalam politik. Peran Bawaslu sebagai pengawas yang ketat dan independen sangat membantu memastikan hambatan ini diminimalisir," katanya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih adil dan inklusif.

Selain aspek hukum dan budaya, Reni menambahkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen memberikan dampak positif terhadap kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu keberagaman dan keadilan sosial. Ia mencontohkan legislasi yang didukung perempuan, seperti perlindungan korban kekerasan domestik dan program pemberdayaan perempuan. "Kebijakan yang dihasilkan perempuan di parlemen cenderung lebih peduli terhadap kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, kehadiran mereka sangat vital dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya. Ia berharap semakin banyak perempuan yang aktif berkiprah di dunia politik agar suara mereka lebih didengar dan diakomodasi secara nasional.

Narasumber juga menyatakan bahwa keberhasilan afirmative action juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Mereka menegaskan perlunya pengawasan ketat dan partisipatif terhadap proses pendaftaran dan penetapan calon agar tidak terjadi pelanggaran. Melibatkan perempuan sebagai pengawas dan mitra strategis di tingkat akar rumput dianggap penting untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang dihadapi perempuan dalam politik. Dengan kolaborasi yang erat, mereka yakin proses politik yang inklusif dan adil dapat terwujud secara nyata.

Di akhir diskusi, Reni Astuti menegaskan bahwa keberhasilan implementasi affirmative action tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pengawasan, tetapi juga pada perubahan budaya politik yang lebih mendukung perempuan. Ia mengajak semua pihak, mulai dari legislator, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat, untuk berkomitmen memperjuangkan hak politik perempuan secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan pengawasan yang efektif, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif, adil, dan mewakili seluruh rakyat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender dalam politik masih terus berlangsung dan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Penulis : Debbie

Foto : Ragil