Bawaslu Kota Surabaya Rilis Podcast Pertama Edisi Ramadhan Tahun 2026, Bahas Tata Kelola SDM Pengawas Pemilu

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya merilis podcast pertamanya selama bulan Ramadhan tahun 2026 yang bertajuk "Ritme (Ngabuburit Mengawasi)". Rilis dilakukan pada hari Kamis (26/02/2026), melalui kanal Youtube resmi Bawaslu Kota Surabaya, yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas dengan format yang santai dan edukatif. Melalui podcast ini, Bawaslu Kota Surabaya ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pengawasan pemilu serta tantangan yang dihadapi.

Dalam edisi perdana ini, narasumber utama adalah Teguh Suasono Widodo, anggota Bawaslu Kota Surabaya, yang berperan sebagai narator sekaligus pemapar materi. Sebagai host, hadir Tangguh Gradhianta, Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Surabaya, yang memandu diskusi. Mereka membahas secara lengkap sejarah, tantangan, dan pengelolaan SDM pengawasan pemilu yang berlaku di Indonesia, khususnya di tingkat kota. Format ini dipilih agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga merasa terlibat dan memahami proses pengawasan secara mendalam.

Dalam pembahasannya, Teguh Suasono Widodo menuturkan bahwa sejarah pengawasan pemilu di Indonesia sudah dimulai sejak 1955, saat pemilu pertama di Indonesia. Meski saat itu belum ada lembaga pengawas yang bersifat permanen, embrio pengawasan sudah terbentuk melalui berbagai bentuk, seperti panitia penyelesaian sengketa dan Panwaslak. Baru kemudian, lembaga pengawas pemilu resmi yang bernama Bawaslu didirikan dan memiliki status independen, terpisah dari KPU, untuk memastikan netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan.

Selain membahas sejarah, narasumber menjelaskan mengenai pentingnya independensi Bawaslu. Dahulu, pengawas pemilu sering melebur di dalam KPU dan melibatkan unsur partai politik serta aparat pemerintah, yang berpotensi mempengaruhi netralitas. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat dan pemangku kepentingan mendorong agar lembaga pengawas bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh eksternal. Penguatan independensi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya.

Tantangan digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam diskusi podcast ini. Pada Pemilu Tahun 2024, penggunaan teknologi seperti aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) menjadi syarat utama bagi pengawas, termasuk petugas di tingkat TPS. Mereka diwajibkan memiliki perangkat digital yang memadai dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Bawaslu juga menyiapkan "Plan B" berupa pendataan manual menggunakan Google Form, sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kendala server saat hari pencoblosan, agar proses pengawasan tetap berjalan lancar.

Meskipun tidak sedang ada tahapan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya tetap aktif melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini, disebut uji petik, dilakukan secara rutin untuk memastikan data pemilih akurat dan terkini. Kegiatan ini meliputi pengecekan terhadap warga yang sudah meninggal dunia atau pindah alamat, sehingga data pemilih tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan saat hari pemungutan suara nanti. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam menjaga keakuratan data pemilih di Kota Surabaya.

Selain aspek teknis dan administratif, Bawaslu juga fokus pada literasi demokrasi. Melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum, mereka berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih peduli dan aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi, sehingga potensi kecurangan dan pelanggaran dapat diminimalisir. Gerakan ini diharapkan mampu membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Di bagian akhir, video ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas staf Bawaslu. Seluruh pegawai, baik dari bidang administrasi maupun teknis, diberikan pelatihan secara berkelanjutan, mulai dari keahlian kearsipan, keuangan, hingga fotografi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan memastikan bahwa pengawasan pemilu dapat berjalan efektif dan profesional di masa mendatang. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini memperlihatkan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kota Surabaya untuk menciptakan proses demokrasi yang bersih, jujur, dan kredibel.