Bawaslu Kota Surabaya Ikuti Kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol. 8 Sub Tema Akuntabilitas Keuangan
|
Surabaya, 13 Oktober 2025 - Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, Bawaslu Kota Surabaya mengikuti kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol. 8 dengan sub tema "Akuntabilitas Keuangan". Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini resmi dibuka dengan sambutan dan arahan dari Bapak Rusmifahrizal Rustam.
Dalam sambutannya, Rusmi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Ia menyampaikan bahwa pengalaman dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa hari lalu menjadi pelajaran berharga. Beliau juga mengapresiasi Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan tata kelola keuangan optimal, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan lembaga pengawasan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Ibu Dewita Hayu Sinta, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil audit. Ia menegaskan bahwa kualitas pengelolaan dana tidak hanya ditentukan prosedur, tetapi juga integritas dan keteladanan pimpinan lembaga. Ia berharap seluruh peserta dan lembaga terkait mampu menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang transparan, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Ibu Nur Elya Anggraini, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ia memberikan motivasi kepada peserta untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Standar Biaya Masukan (SBM). Ia menekankan pentingnya penyesuaian terhadap aturan terbaru agar pengelolaan dana hibah dan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Materi pertama disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Yusuf. Ia mengungkapkan bahwa sering terjadi revisi anggaran yang memperlambat proses pengelolaan keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan efektivitas sistem keuangan juga menjadi kendala utama. Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai standar BPK agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik secara terbuka dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi, memaparkan rencana aksi Bawaslu Kota Blitar sebagai pilot project dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset Barang Milik Negara (BMN) dengan mempublikasikan dokumen dan aset melalui website resmi. Ia menambahkan bahwa pengawasan keuangan yang efektif dan efisien, termasuk proses pembayaran dan verifikasi transaksi, menjadi prioritas utama. Hasil kegiatan akan disusun secara transparan dan lengkap, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi secara langsung.
Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits. Ia mengungkapkan bahwa acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Jawa Timur. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan lembaga pengawas dapat menjalankan tugasnya secara lebih akuntabel dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Penulis : Debbie
Foto : Reffida