Bawaslu Kota Surabaya Hadiri Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya menghadiri sebuah kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom. Acara ini bertajuk “Rapat Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan”. Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi nasional dari Bawaslu Republik Indonesia yang menegaskan perlunya penyamaan persepsi serta strategi dalam pelaksanaan tugas-tugas konsolidasi demokrasi, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu dari Tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, termasuk Bawaslu Kota Surabaya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi mengenai langkah-langkah strategis yang harus diambil dalam pelaksanaan tugas-tugas di luar tahapan pemilihan umum. Hal ini penting mengingat peran Bawaslu sebagai pengawas independen yang berfungsi menjaga kestabilan dan keberlangsungan demokrasi, sekaligus memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan transparan. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu mampu bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam arahan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, ditekankan bahwa keberadaan Bawaslu harus terus memperkuat eksistensinya sebagai “kesatria demokrasi”. Ia menegaskan bahwa Bawaslu berperan sebagai penjaga sistem demokrasi yang mengabdi kepada negara, rakyat, dan kebaikan bersama. Totok juga menekankan bahwa, dalam konteks pelaksanaan tugas, Bawaslu harus mampu melakukan refleksi terhadap peran dan eksistensinya, baik saat tahapan pemilihan maupun di luar tahapan, untuk memastikan demokrasi berjalan secara adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Lebih jauh, Totok Hariyono menjelaskan bahwa selama masa tidak dalam tahapan, Bawaslu perlu memperkuat konsolidasi demokrasi minimal tiga kali dalam seminggu. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi demokrasi sebelum pelaksanaan pemilu yang akan datang. Ia juga menyebutkan bahwa musuh utama demokrasi meliputi oligarki, otoritarianisme, dan ketidaknetralan aparat, yang harus diwaspadai dan diantisipasi oleh seluruh jajaran pengawas. Tugas ini merupakan kolaborasi erat antara pimpinan dan sekretariat Bawaslu yang harus diimplementasikan secara nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan komitmen seluruh jajaran Bawaslu, termasuk Bawaslu Kota Surabaya, dalam memperkuat demokrasi nasional. Melalui strategi yang disepakati, diharapkan proses pengawasan dan penguatan demokrasi bisa berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi semua elemen di internal Bawaslu serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.