Bawaslu Kota Surabaya Hadiri FGD dengan Prodi S1 Ilmu Politik UNESA

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada Rabu (15/7/2026). Bertempat di Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UNESA, Kampus Ketintang, kehadiran Bawaslu Kota Surabaya menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan dunia akademik yang selaras dengan praktisi di lapangan. Delegasi Bawaslu Kota Surabaya dalam forum strategis ini diwakili langsung oleh dua Anggota Bawaslu, yakni Eko Rinda Prasetiyadi dan Dimas Anggara.

Penyelenggaraan FGD ini diinisiasi oleh prodi sebagai langkah progresif untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi sekaligus memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil dunia kerja saat ini. Di tengah dinamisnya iklim politik dan kelembagaan negara, perguruan tinggi dituntut untuk terus memperbarui kurikulum dan metode pembelajarannya. Pertemuan ini dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara civitas academica dengan institusi mitra guna menyerap dinamika terkini dari para praktisi yang bergerak langsung di sektor tata kelola pemilu dan politik praktis.

Melalui forum diskusi dan sharing kebutuhan ini, Prodi S1 Ilmu Politik UNESA menggali berbagai masukan esensial terkait kualifikasi ideal yang dicari oleh instansi. Fokus pembahasan berpusat pada perumusan standar kompetensi, kedalaman pengetahuan teori dan hukum, keterampilan teknis, hingga pembentukan sikap profesional. Selain itu, aspek kemampuan pendukung seperti penguasaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi poin krusial yang dinilai sangat menunjang kinerja para alumni saat memasuki dunia kerja di masa depan.

Bawaslu Kota Surabaya menyambut baik undangan ini dan memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan penjajakan kerja sama kemitraan yang lebih erat dengan Prodi Ilmu Politik UNESA. Sinergi ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan di kemudian hari, seperti program magang mahasiswa (MBKM), riset bersama mengenai pengawasan pemilu, hingga keterlibatan akademisi dalam program-program sosialisasi partisipatif. Masukan-masukan praktis dari sudut pandang pengawas pemilu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi kurikulum program studi.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD ini berjalan dengan interaktif dan menghasilkan pemahaman bersama mengenai pentingnya jembatan antara teori akademik di kampus dengan realita kerja di lembaga negara. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk merumuskan tindak lanjut konkret dari hasil diskusi. Dengan adanya keselarasan antara kompetensi yang diajarkan di UNESA dan kebutuhan operasional di instansi seperti Bawaslu, diharapkan lulusan Ilmu Politik ke depan dapat langsung berkontribusi secara profesional dan berintegritas dalam mengawal demokrasi Indonesia.