Bawaslu Kota Surabaya Gelar Pertemuan dengan PKB, Sampaikan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Surabaya, 4 Desember 2025 - Bawaslu Kota Surabaya kembali menggelar pertemuan penting dengan pengurus DPC PKB Surabaya di kantor mereka sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke seluruh partai politik di kota tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta membahas langkah-langkah strategis dalam menyukseskan pemilu mendatang. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Bawaslu Kota Surabaya dan pengurus PKB, yang saling bertukar pandangan terkait proses pengawasan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pemilu terakhir.

Dalam sambutannya, Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh untuk memberikan laporan dan catatan hasil pengawasan yang dilakukan selama Pemilu 2024. Ia menambahkan bahwa Bawaslu akan menyusun buku kecil berisi ringkasan pelanggaran yang terjadi agar mudah dipahami oleh semua pihak. Ia juga menyampaikan harapannya agar koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dan partai politik, termasuk PKB, semakin baik ke depannya. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak lepas dari sinergi yang kuat dan saling terbuka antara semua elemen demokrasi di Surabaya.

Selain itu, Novli menjelaskan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135 Tahun 2024, terdapat ketidakjelasan terkait pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai pelaksanaan pemilu sesuai putusan MK tersebut. Ia menegaskan bahwa Bawaslu akan mengikuti arahan dari pusat dan memastikan bahwa proses di tingkat daerah tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi yang berlaku. Ia juga menyinggung rencana penambahan kursi DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi, yang diharapkan dapat meningkatkan representasi masyarakat di parlemen kota.

Dari pihak PKB, Wakil Ketua DPC Partai PKB, Bagus, menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan koordinasi intensif dengan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data tersebut agar tidak terjadi anomali yang dapat mempengaruhi penetapan jumlah kursi di DPRD Surabaya. Bagus menambahkan bahwa pihaknya terus mengawal proses penetapan kursi dan menunggu keputusan resmi dari KPU pusat. Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan kelelahan petugas KPPS yang harus bekerja keras selama pelaksanaan pemilu, dan menilai bahwa skema pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar memudahkan proses serta mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Pada bagian diskusi, peserta membahas berbagai aspek pengawasan dan tantangan dalam pemilu. Salah satunya adalah pengawasan terhadap politik uang dan minimnya saksi yang berani tampil di lapangan. Ais Syafiyah dari PKB menegaskan bahwa partainya tidak melakukan pelanggaran, namun menyoroti perlunya sosialisasi kepada generasi muda tentang pentingnya pemilu bersih dan penolakan terhadap politik uang. Ia juga mengingatkan perlunya meningkatkan kualitas saksi di TPS dan memperkuat bukti serta catatan sebagai langkah preventif agar pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak tegas.

Menutup pertemuan, Novli Bernado kembali menegaskan komitmen Bawaslu dalam mengawal data penduduk dan partisipasi masyarakat, terutama pemilih pemula. Ia menyatakan bahwa pengawasan data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan dan hati-hati agar tidak disalahgunakan. Ia juga mengusulkan agar Bawaslu mengembangkan media komunikasi seperti podcast dan diskusi bulanan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan PKB serta seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat di Surabaya.