Hari Keempat Penguatan Kapasitas, PNS Angkatan 6 Bawaslu Kota Surabaya Terima Materi Pengembangan SDM dan Kode Etik Penyelenggara

Surabaya - Rangkaian Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026 telah memasuki hari keempat pada Selasa (30/06/2026). Setelah fokus pada aspek teknis hukum dan pengawasan di hari-hari sebelumnya, kali ini para peserta dari PNS Angkatan 6 Bawaslu Kota Surabaya bergeser untuk mendalami aspek manajerial kelembagaan melalui materi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Bawaslu serta Prinsip dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Materi pengembangan SDM ini memberikan pandangan strategis bagi para aparatur baru mengenai pentingnya pengelolaan potensi, peningkatan kapasitas, serta menjaga ritme kerja organisasi. Sementara itu, pembahasan mengenai kode etik penyelenggara pemilu menjadi pengingat yang fundamental. Sebagai bagian dari garda pengawal demokrasi, setiap staf kesekretariatan dituntut untuk memahami batasan, integritas, dan profesionalisme mutlak yang harus dijaga dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tidak sekadar mendengarkan pemaparan, atmosfer pembelajaran jarak jauh (distance learning) hari ini terasa lebih dinamis dengan adanya sesi presentasi kelompok. Setelah membedah berbagai studi kasus mengenai pelanggaran etik dan dinamika internal organisasi, para peserta bergantian memaparkan hasil analisis mereka di ruang virtual, yang kemudian ditanggapi langsung oleh pemateri dan rekan sejawat dari daerah lain.

Rangkaian agenda hari keempat ini kemudian ditutup dengan sesi pengarahan intensif dari jajaran pimpinan dan fasilitator Puslitbangdiklat Bawaslu. Dalam pengarahan tersebut, para staf PNS Angkatan 6 diingatkan kembali mengenai peran vital mereka sebagai tulang punggung administratif yang harus siap menyokong seluruh kebijakan pengawasan dengan performa terbaik.

Melalui penanaman nilai-nilai integritas dan penguatan kompetensi manajerial ini, diharapkan seluruh peserta dari Bawaslu Kota Surabaya mampu meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat budaya kerja yang profesional dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan Bawaslu yang semakin efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan demokrasi ke depan.