Bawaslu Kota Surabaya Sambangi Kantor DPC Gerindra Surabaya

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya melakukan kunjungan resmi ke Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya pada Rabu (8/7/2026). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Surabaya beserta jajaran Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, hingga staf teknis ini hadir dengan agenda ganda, yakni melakukan silaturahmi sekaligus memaparkan hasil evaluasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang lalu.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diawali dengan sambutan dari Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso. Dalam penyampaiannya, Cahyo menegaskan bahwa partainya tidak ingin ruang diskusi ini hanya terjebak pada pembahasan teknis Pemilu mendatang yang jadwalnya pun belum diputuskan secara resmi. Sebaliknya, Gerindra Surabaya meminta masukan konkret dan proyeksi strategis dari Bawaslu agar kesiapan partai menyambut kontestasi berikutnya jauh lebih matang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menyambut baik keterbukaan Gerindra. Menurut Novli, saran dan kritikan dari partai politik merupakan cerminan sudut pandang berbeda yang sangat dibutuhkan Bawaslu untuk mengevaluasi diri demi memaksimalkan proses pengawasan pada Pemilu 2029 mendatang. Ia juga memaparkan data statistik di mana jumlah temuan pelanggaran oleh Bawaslu sejauh ini masih jauh lebih besar ketimbang laporan resmi dari masyarakat.

Novli mengungkapkan bahwa minimnya laporan tersebut mengindikasikan adanya ketakutan di kalangan warga akan ancaman tertentu, atau masih rendahnya kepedulian terhadap transparansi demokrasi. Guna mengatasi hambatan psikologis ini, Bawaslu menegaskan bahwa masyarakat kini dapat melayangkan laporan dengan mudah lewat email, WhatsApp, maupun call center dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu, Bawaslu gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam sebulan terakhir untuk membangun kesadaran politik sejak dini pada calon pemilih pemula.

Tantangan ke depan diprediksi akan semakin kompleks mengingat sistem pemilu yang dinamis serta potensi perubahan jadwal antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu juga terus mengawal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengawasan ini dinilai sangat krusial karena dinamika jumlah penduduk akan berdampak langsung pada pemetaan logistik dan anggaran pemilu.

Salah satu poin paling krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah lonjakan data pemilih berkelanjutan di Surabaya yang saat ini menyentuh angka 2 juta sekian dari total 3 juta lebih warga Surabaya. Secara regulasi, konsekuensi dari pertumbuhan jumlah penduduk ini berpotensi membuka peluang adanya tambahan alokasi hingga menjadi 55 kursi di DPRD Kota Surabaya. Kendati demikian, angka ini masih bersifat sementara dan akan bergantung pada hasil pemutakhiran data triwulan terakhir di tahun 2027 kelak.

Lebih lanjut, Novli menjelaskan bahwa penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) akan diputuskan 16 bulan sebelum hari pemungutan suara melalui forum Focus Group Discussion (FGD) resmi yang melibatkan masyarakat dan Bawaslu. Berkaca pada pemilu sebelumnya, angka populasi sering kali bergeser saat mendekati batas akhir penetapan sehingga penambahan kursi gagal terjadi. Terkait wacana perubahan jumlah dapil di Surabaya yang diusulkan beberapa parpol menjadi 6 hingga 8 dapil, Bawaslu mempersilakan DPC Gerindra untuk ikut menyetorkan usulan ideal mereka ke KPU Provinsi Jatim maupun KPU RI.

Rangkaian pertemuan ini kemudian ditutup secara formal. Sebagai simbol sinergitas yang kokoh antara lembaga pengawas pemilu dan partai politik, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara Ketua serta Anggota Bawaslu Kota Surabaya bersama dengan seluruh jajaran Pengurus DPC Gerindra Surabaya.