Bawaslu Kota Surabaya Gelar Diskusi Proyeksi Penataan Dapil Pada Pemilu 2029

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya menggelar diskusi bulanan secara hibrida pada Kamis (18/06/2026). Diskusi yang dilaksanakan luring di Kantor Bawaslu Kota Surabaya dan disiarkan daring melalui kanal YouTube resmi ini mengangkat tema krusial: "Proyeksi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2029". Langkah awal ini diambil sebagai bentuk evaluasi dini demi menghasilkan sistem kepemiluan yang lebih akuntabel dan proporsional di Kota Pahlawan.

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen. Keduanya sepakat bahwa karakteristik Surabaya sebagai kota metropolitan yang kompleks menuntut penataan Dapil yang matang agar mampu menjembatani suara rakyat secara optimal. Dapil ditegaskan bukan sekadar arena perebutan kekuasaan bagi partai politik, melainkan instrumen utama untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Kompleksitas wilayah Kota Surabaya, mulai dari kawasan elite di belahan Barat hingga dinamika sosial-ekonomi yang padat di sekitar Jembatan Suramadu, menjadi alasan utama mengapa penataan ulang tidak bisa dihindari. Perubahan pola demografi dan pembangunan infrastruktur kota yang masif secara langsung mengubah struktur konsentrasi penduduk di beberapa kecamatan. Dalam jalannya diskusi, mencuat pula kekhawatiran mengenai akurasi penataan Dapil jika instrumen hukum yang digunakan tidak memiliki standar ukur yang kaku. Hal ini memicu perdebatan hangat di ruang rapat mengenai bagaimana menyelaraskan kepentingan taktis partai politik dengan hak representasi murni dari warga negara.

Memasuki sesi pemaparan, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Erik Kurniawan (Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), Andreas Pardede (Anggota Bawaslu Jatim Periode 2012-2017), dan Bakron Hadi (Anggota KPU Kota Surabaya). Ketiganya mengupas tuntas penataan Dapil dari aspek teoritis, historis, hingga regulasi teknis pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan wewenang penataan Dapil sepenuhnya ke tangan KPU.

Suasana diskusi berjalan interaktif saat memasuki sesi tanya jawab. Perwakilan peserta yang hadir luring maupun daring melontarkan berbagai pertanyaan kritis terkait pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Isu yang disorot mulai dari usulan perluasan ruang lingkup penegakan hukum pemilu, fluktuasi data penduduk jelang pemilu, hingga dampak teknis dari perubahan metode konversi suara. Sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis ini memperlihatkan betapa besarnya perhatian publik terhadap isu tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seputar keterbukaan dokumen pengusulan dan mekanisme penyaringan draf Dapil sebelum dikirim ke tingkat pusat menjadi bukti bahwa masyarakat dan pelaku politik menginginkan transparansi penuh sejak awal proses.

Melalui tanggapan para narasumber, disimpulkan bahwa penataan Dapil untuk Pemilu 2029 idealnya dirampungkan sebelum tahapan pemilu dimulai, dengan proyeksi lini masa pada awal atau akhir tahun 2027. KPU juga diwajibkan menggelar uji publik dan memperkuat komunikasi dengan partai politik. Seluruh dinamika teknis dan pemenuhan prinsip penataan Dapil ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga dan merawat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu mendatang. Aspek transparansi menjadi modal utama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari penetapan wilayah ini kelak.

Sebagai tindak lanjut, muncul dorongan kuat agar hasil dari forum diskusi bulanan ini dibukukan menjadi sebuah resume rekomendasi resmi. Dokumen tersebut nantinya akan diteruskan kepada KPU RI dan Bawaslu RI sebagai bahan pertimbangan strategis berbasis lokalitas dalam menyusun regulasi pendapilan yang lebih adaptif untuk Pemilu 2029.