Awali Masa Jabatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya Pimpin Apel Pagi Perdana

Surabaya - Mengawali langkah awal masa jabatannya secara resmi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya, Trimuda Ancas Wicaksono, langsung mengambil arah kebijakan di internal lembaga. Dirinya memimpin pelaksanaan apel pagi perdana yang digelar di halaman Kantor Bawaslu Kota Surabaya pada Senin (25/05/2026). Kegiatan rutin ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh staf sekretariat di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya.

Dalam kesempatan perdana tersebut, Trimuda Ancas Wicaksono memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan diri sekaligus memohon izin bergabung guna memimpin jalannya roda organisasi Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya ke depan. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam apel pagi bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah kewajiban mutlak dan wujud disiplin tinggi bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga pendukung yang bernaung di bawah institusi tersebut.

Lebih jauh, Ancas menggarisbawahi bahwa transformasi birokrasi yang tengah berjalan saat ini menuntut perubahan paradigma yang mendasar dari seluruh aparatur negara. Pelayanan publik institusional tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai gugus tugas administratif yang kaku, dingin, dan transaksional. Sebaliknya, seluruh jajaran sekretariat diajak untuk memaknai tugas ini sebagai sebuah pengabdian tulus yang menyentuh langsung sisi-sisi kemanusiaan masyarakat.

Menurut Ancas, mengangkat budaya pelayanan yang "humanis" berarti menempatkan masyarakat bukan sebagai objek formalitas atau beban kerja belaka. Jajaran pengawas pemilu harus memandang publik sebagai warga negara yang hak-hak dasarnya wajib dipenuhi dengan penuh rasa hormat serta kepedulian yang tinggi. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kedekatan emosional antara lembaga negara dengan masyarakat yang dilayaninya.

Inti dari pergeseran budaya pelayanan ini terletak pada kesediaan seluruh aparatur untuk bekerja dan melayani dengan hati. Ketika berhadapan langsung dengan masyarakat, senjata utama yang harus dikedepankan adalah empati yang tulus serta keterbukaan untuk mendengar. Sikap menyapa secara ramah, memberikan perhatian penuh tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta memahami kesulitan warga merupakan bentuk nyata dari internalisasi nilai kemanusiaan yang mampu melampaui sekat kaku standardisasi prosedur administratif.

Kendati demikian, Kepala Sekretariat mengingatkan bahwa keramahan dan empati yang ditunjukkan tentu tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan menghadirkan solusi konkret. ASN yang humanis harus mampu memposisikan diri mereka sebagai pemecah masalah (problem solver) yang andal di lapangan. Petugas diminta tidak membiarkan masyarakat pulang dengan tangan hampa atau kebingungan akibat alur birokrasi yang berbelit, melainkan aktif mencarikan jalan keluar yang cepat, tepat, dan tetap akuntabel secara hukum.

Ia tidak menampik bahwa dalam praktiknya, tantangan terbesar kerap kali muncul dari kekakuan regulasi serta kebiasaan lama organisasi yang cenderung monoton. Menghidupkan budaya humanis ini menuntut keberanian emosional untuk menyelaraskan aturan tertulis dengan situasi riil di lapangan secara bijaksana. Kuncinya terletak pada pengembangan irama kerja yang responsif serta fleksibilitas yang bertanggung jawab, agar kehadiran institusi pengawas pemilu ini terasa dekat dan mengayomi kebutuhan publik yang dinamis.

Perubahan mendasar ini diakuinya tidak dapat terjadi dalam semalam, melainkan membutuhkan komitmen kolektif jangka panjang untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kualitas komunikasi publik institusi. Setiap aparatur di Bawaslu Surabaya perlu menyadari secara utuh bahwa kehadiran mereka di ruang pelayanan adalah representasi langsung dari eksistensi negara di tengah masyarakat. Dengan mengikis sekat birokrasi yang kaku dan menggantinya melalui pendekatan persuasif, kenyamanan serta keterbukaan interaksi akan tercipta dengan sendirinya.

Pada akhir arahannya, Ancas optimis bahwa ketika pelayanan yang tulus dan solutif ini berhasil diintegrasikan ke dalam ritme kerja sehari-hari, kepercayaan publik (public trust) terhadap Bawaslu Kota Surabaya akan terbangun dengan kokoh. Masyarakat akan merasa benar-benar diayomi dan dihargai, sementara di sisi lain, ASN dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai perekat bangsa. Budaya humanis inilah yang pada gilirannya akan membawa birokrasi modern bergerak ke arah yang lebih bermartabat, adaptif, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.