Perkuat Sinergi, Bawaslu Kota Surabaya dan Polrestabes Komitmen Atasi Data Pemilih Hingga Kejahatan Siber

Surabaya - Bawaslu Kota Surabaya menggelar audiensi strategis bersama Polrestabes Surabaya pada Rabu (20/5/2026). Bertempat di Markas Polrestabes Surabaya, pertemuan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan serta peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi. Langkah proaktif tersebut diambil sebagai bentuk kesiapan bersama dalam menghadapi kompleksitas tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah mendatang agar dapat berjalan kondusif, aman, dan demokratis.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Lutfie, menyambut hangat kedatangan jajaran komisioner Bawaslu Kota Surabaya. Dirinya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif audiensi ini, yang dinilai sangat krusial sebagai fondasi awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kerja sama lintas lembaga. Kombes Pol. Lutfie menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara aparat keamanan dan pengawas Pemilu menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Pahlawan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, mengamini bahwa kepolisian merupakan mitra strategis utama Bawaslu. Pada kesempatan itu, Novli memperkenalkan jajaran anggota Bawaslu yang hadir dan memaparkan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh demi menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pesta demokrasi nanti.

Lebih lanjut, Novli menjelaskan bahwa validitas data pemilih ini juga berimplikasi langsung pada penataan daerah pemilihan (dapil) dan proyeksi peningkatan jumlah kursi di DPRD Kota Surabaya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan, kuota kursi parlemen kota diproyeksikan melonjak dari yang semula 50 kursi menjadi 55 kursi. Terkait penataan dapil ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengundang partai politik bersama Bawaslu untuk membahas usulan teknis, meski keputusan akhir tetap berada di tangan KPU RI.

Menanggapi isu kependudukan terkini, Bawaslu turut menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai pembersihan data warga yang tidak lagi berdomisili di Surabaya. Novli menegaskan bahwa sekitar 130 Kepala Keluarga (KK) yang saat ini status administrasinya terblokir tidak serta-merta kehilangan hak pilihnya. Bawaslu memastikan hak konstitusional warga tersebut akan tetap dilindungi dan mereka tetap bisa menyuarakan hak pilihnya selama masih mengantongi identitas kependudukan Surabaya yang sah.

Di sisi lain, saat memasuki masa non tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Surabaya fokus mengoptimalkan program konsolidasi publik demi meningkatkan pengawasan partisipatif. Berbagai langkah preventif telah dijalankan, seperti edukasi politik, diskusi hukum, sosialisasi menyasar pemilih pemula di lingkungan sekolah dan kampus, hingga pemanfaatan media digital melalui siaran podcast di kanal resmi Bawaslu. Dalam kesempatan itu, Novli juga mengajak pihak Polrestabes Surabaya untuk bersedia menjadi narasumber dalam program podcast tersebut guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas.

Merespons pemaparan tersebut, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Lutfie mengingatkan bahwa tantangan pemilu ke depan akan jauh lebih kompleks akibat pergeseran demografi pemilih yang kini didominasi oleh Generasi Z. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi global saat ini, penguatan pengawasan partisipatif masyarakat sangat mendesak dilakukan untuk menekan potensi konflik. Untuk mendukung validitas data pemilih dari internal korps Bhayangkara, Polrestabes Surabaya juga tengah melakukan penyesuaian data personel aktif maupun yang memasuki masa pensiun.

Tantangan teknis di era digital kemudian dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Dimas Anggara, yang mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang intelijen digital. Bawaslu Kota Surabaya mengidentifikasi ancaman serius seperti penyebaran berita bohong (hoaks), kejahatan siber (cybercrime), hingga manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi memicu keresahan publik. Oleh sebab itu, Dimas berharap Polrestabes Surabaya dapat memberikan dukungan berupa pelatihan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu agar cakap dalam memitigasi ancaman digital tersebut.

Gayung bersambut, Kombes Pol. Lutfie menyatakan kesiapan penuh jajaran Polrestabes Surabaya untuk membagikan pengetahuan serta memberikan pelatihan khusus terkait penanganan kejahatan digital kepada personel Bawaslu. Kendati demikian, Kapolrestabes mengingatkan bahwa selain faktor SDM, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi tantangan riil yang harus diatasi bersama. Pertemuan pun diakhiri dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis demi terciptanya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah mendatang yang aman dan damai di Kota Surabaya.