Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Gelar Konsolidasi Demokrasi dan Sosialisasi Regulasi Pemilu ke DPC Partai Demokrat

#

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen saat menyampaikan materi di hadapan pengurus DPC Partai Demokrat Surabaya pada Minggu, (15/11/2026) di Resto Angonjiwo Petemon

Surabaya - Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi dan sosialisasi regulasi kepemiluan bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya pada Minggu (15/11/2026). Acara yang berlangsung di Resto Angonjiwo, kawasan Petemon, Surabaya, ini dihadiri oleh seluruh fungsionaris DPC Partai Demokrat setempat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus membedah dinamika aturan pemilu menuju kontestasi politik mendatang.

Dalam pemaparannya, Novli menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari pembaruan regulasi kepemiluan, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), rencana pemekaran daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Kota Surabaya, hingga simulasi penghitungan kursi menggunakan metode Sainte-Laguë. Kajian teknis ini secara khusus membedah peta politik Kota Pahlawan yang saat ini memiliki alokasi 50 kursi DPRD dengan sistem pembagian kursi berbasis Sainte-Laguë murni di setiap tingkat dapil.

Salah satu poin paling mendasar dalam desain pemilu mendatang yang dibahas adalah pemisahan jadwal antara Pemilu Serentak Nasional yang mencakup pemilihan presiden, DPR RI, dan DPD dengan Pemilu Serentak Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta DPRD. Skema pemisahan yang merupakan amanat putusan MK ini dirancang untuk memangkas beban kerja ekstrem para penyelenggara pemilu di lapangan. Dengan adanya jeda waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun di antara kedua pesta demokrasi tersebut, isu-isu lokal dan nasional diharapkan dapat terpilah secara lebih jernih dan fokus.

Pemisahan siklus elektoral ini juga dinilai membawa angin segar bagi efisiensi penyelenggaraan serta stabilitas pemerintahan di daerah. Badan adhoc di bawah naungan KPU dan Bawaslu dapat bekerja lebih optimal karena jumlah surat suara yang harus dihitung di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi jauh lebih sedikit. Di Kota Surabaya sendiri, kebijakan ini diproyeksikan mengubah orientasi kampanye para calon anggota legislatif (caleg) DPRD agar lebih terfokus pada persoalan warga kota tanpa tenggelam oleh hiruk-pikuk isu pemilihan presiden.

Lebih jauh, pelaksanaan pemilihan wali kota dan DPRD secara simultan diyakini akan memperkuat sinergi koalisi partai politik serta menyelaraskan visi pembangunan daerah sejak awal. Dari sisi teknis kepemiluan, berkurangnya jenis surat suara pada pemilu lokal akan mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manusia (human error) saat penghitungan suara berlangsung.

Terkait proyeksi Pemilu 2029, Novli memaparkan data kependudukan dan ambang batas alokasi kursi yang berpotensi mengubah konstelasi politik Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya diperkirakan bakal menembus angka lebih dari 3 juta jiwa, sehingga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 191 ayat (2) huruf h, jumlah kursi DPRD Kota Surabaya secara otomatis akan bertambah dari 50 menjadi 55 kursi. Kenaikan lima kursi ini didasarkan pada kalkulasi rasio penduduk per kursi yang kini berada di kisaran 54.500 jiwa.

Pertambahan jumlah kursi tersebut menuntut penataan ulang distribusi dapil guna mengatasi ketimpangan representasi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak merata, terutama di kawasan Surabaya Timur dan Surabaya Barat. Pada Pemilu 2024 lalu, Surabaya terbagi menjadi lima dapil dengan komposisi kursi yang bervariasi; misalnya Dapil 1 yang mencakup kawasan Tegalsari hingga Krembangan memiliki 10 kursi dengan populasi sekitar 605 ribu jiwa, sedangkan Dapil 2 yang meliputi Tambaksari hingga Kenjeran mendapat jatah 11 kursi untuk sekitar 655 ribu penduduk.

Untuk memperdalam pemahaman teknis pengurus partai, peserta diajak melakukan simulasi langsung penghitungan metode Sainte-Laguë dengan mengambil studi kasus Dapil 5 Surabaya. Melalui mekanisme pembagian suara menggunakan bilangan pembagi ganjil secara berurutan (1, 3, 5, dan seterusnya), simulasi tersebut memperlihatkan bagaimana 10 kursi di Dapil 5 terdistribusi kepada partai-partai peserta pemilu, termasuk bagaimana Partai Demokrat sukses merebut satu kursi lewat perolehan suara yang kompetitif. Simulasi ini menegaskan pentingnya strategi konsentrasi suara di dapil dengan kuota kursi terbatas.

Sebagai penutup kajian, dipaparkan bahwa dampak strategis dari pemekaran dapil dan penerapan metode Sainte-Laguë akan menciptakan besaran dapil (district magnitude) yang lebih kecil, yang justru membuka peluang bagi partai menengah untuk mendongkrak perolehan kursi. Cakupan wilayah dapil yang lebih mengerucut akan mempererat ikatan antara wakil rakyat dengan konstituennya, sehingga menuntut partai politik untuk menyiapkan strategi penokohan berbasis figur lokal yang populer. Dengan demikian, proses penataan ulang dapil (redistricting) ini harus diiringi dengan transformasi pola kampanye yang lebih membumi dan berpihak nyata pada kepentingan warga Surabaya.

Penulis dan Foto: Debbie

Editor: Suib