Bawaslu Kota Surabaya Hadir Dalam Rapat Konsolidasi Data Rekapitulasi PDPB Triwulan IV

Sidoarjo - Pada Selasa hingga Rabu tanggal 9 - 10 Desember 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat konsolidasi data rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan IV. Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dan dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Staf Pengawasan (PIC) Pengawasan PDPB se-Jawa Timur.

Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk melakukan konsolidasi data setelah proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota selesai. Data yang dikonsolidasikan meliputi daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah diuji petik oleh Bawaslu namun belum ditindaklanjuti oleh KPU setempat, serta daftar pemilih memenuhi syarat (MS) yang tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan integritas dan akurasi data pemilih sebelum pleno tingkat provinsi dilaksanakan.

Rapat ini juga bertujuan untuk memetakan masalah dan hambatan yang terjadi selama proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar seluruh data dapat tersusun secara lengkap dan akurat sebelum diserahkan ke tingkat Provinsi, sehingga proses verifikasi dan penetapan daftar pemilih dapat berjalan transparan dan akuntabel. Peserta rapat berharap, hasil konsolidasi ini dapat memperkuat proses pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran dalam pemilihan umum mendatang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tiap tiga bulan, mengingat pentingnya memastikan data pemilih yang valid dan akurat. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas proses demokrasi dengan terus melakukan pengawasan dan koordinasi secara intensif bersama KPU serta stakeholder terkait. Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pleno di tingkat provinsi.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga penyelenggara Pemilu. Dengan proses yang transparan dan kolaboratif, diharapkan seluruh tahapan berjalan lancar, jujur, dan adil, serta mampu mewujudkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu yang akan datang.