"Bawaslu Bicara: Penegakan Hukum Pemilu" Dalam Podcast Seri 2

Surabaya – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran krusial dalam penegakan hukum Pemilu, bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan, serta menindak pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga berperan dalam pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum terkait Pemilu. Bawaslu Kota Surabaya terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat melalui program Podcast yang tayang secara live melalui kanal YouTube Bawaslu Surabaya pada Jumat, 01 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB.

Pada podcast seri 2 ini, Bawaslu Surabaya menghadirkan narasumber yang luar biasa, Sri Sugeng Pujiatmiko, SH seorang praktisi hukum yang juga komisioner Bawaslu Jawa Timur periode 2012 - 2017.

Eko Rinda, SH., Anggota Bawaslu Kota Surabaya sekaligus sebagai host podcast seri 2 ini mengambil tema ”Penegakan Hukum Pemilu”. Dengan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, diharapkan pemilu dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, walau pemilu sudah selesai masih banyak yang perlu kita diskusikan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas di pemilu mendatang.

Dari jumlah laporan yg masuk ke Bawaslu ada 1271 laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat dan 660 temuan dugaan pelanggaran, yang bisa di simpulkan bahwa masyarakat sudah mulai sadar dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif.” jelas Eko Rinda

Sri Sugeng Pujiatmiko yang juga Advokat dan Konsultan Pemilu menjelaskan, masyarakat memiliki beberapa fungsi penting dalam pengawasan Pemilu, di antaranya adalah mencegah pelanggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membantu Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memastikan proses pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, seperti praktik "money politics" atau intimidasi terhadap pemilih. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, potensi kecurangan dapat diminimalisir. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, Bawaslu perlu diperkuat dengan kewenangan eksekusi yang lebih besar agar penanganan pelanggaran Pemilu bisa lebih efektif” tambahnya.

Diakhir podcast beliau memberikan closing statement “ Bawaslu dan masyarakat harus bersama sama mengawal jalanya Pemilu karena Bawaslu hanya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan penindakan”.