Bawaslu Surabaya Hadir dalam Cangkrukan Demokrasi, Siap Perkuat Komunikasi Publik

Surabaya - Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan “Cangkrukan Demokrasi – Reorientasi Kehumasan dan Publikasi Kelembagaan Menuju Komunikasi Berdampak” secara daring melalui Zoom, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kota Surabaya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya diikuti oleh Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas serta staf Humas dan Datin. Kegiatan menjadi ruang penguatan kapasitas kehumasan, khususnya dalam mengevaluasi strategi komunikasi publik dan publikasi kelembagaan agar semakin relevan serta memberikan dampak bagi masyarakat.

Kegiatan diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati. Selanjutnya, peserta mendapatkan penguatan materi dari Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty selaku keynote speaker serta Tenaga Ahli Bawaslu RI Apriyani Marwa sebagai pemateri.

Dalam penyampaiannya, Lolly Suhenty mengajak jajaran Bawaslu untuk melihat kehumasan dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, perkembangan media sosial menuntut lembaga tidak hanya aktif menyampaikan pesan, tetapi juga mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Media sosial Bawaslu tidak boleh hanya menjadi ruang untuk menyampaikan informasi kepada publik,” kata Lolly.

Menurut Lolly, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengetahui bagaimana masyarakat menerima dan merespons informasi yang disampaikan Bawaslu. Komentar, pertanyaan, hingga kritik yang muncul di berbagai platform digital perlu diperhatikan dan diolah menjadi masukan dalam menyusun strategi komunikasi berikutnya.

Ia menambahkan, keberhasilan publikasi kelembagaan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah konten yang dihasilkan. Lebih dari itu, setiap konten perlu memiliki tujuan dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Respons publik yang muncul di ruang digital dapat menjadi indikator sekaligus bahan pertimbangan dalam menentukan isu maupun pesan yang akan dikomunikasikan.

Dengan demikian, fungsi kehumasan tidak berhenti pada aktivitas publikasi, melainkan turut membangun hubungan yang lebih dekat antara lembaga dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan diharapkan mampu menciptakan interaksi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami peran dan fungsi Bawaslu.

Pembahasan dalam Cangkrukan Demokrasi turut mencakup penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi media sosial dan pemahaman terhadap algoritma, serta diskusi mengenai langkah tindak lanjut. Melalui forum tersebut, jajaran Bawaslu diharapkan dapat terus beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi masyarakat dan menghadirkan publikasi kelembagaan yang lebih relevan, komunikatif, dan berdampak.

Kehumasan bukan sekadar tentang seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi seberapa jauh komunikasi tersebut mampu didengar, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.