Bawaslu Kota Surabaya Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Provinsi Jawa Timur

Surabaya - Guna memperkuat integritas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada Kamis (8/10/2026) bertempat di The Alana Hotel Surabaya.

Jajaran pimpinan Bawaslu Kota Surabaya hadir secara langsung dalam forum tersebut, yakni Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen serta Anggota Bawaslu Teguh Suasono Widodo. Kehadiran pimpinan Bawaslu Kota Surabaya ini menegaskan komitmen penuh lembaga pengawas dalam menjaga nilai-nilai etika, profesionalisme, serta akuntabilitas kerja di wilayah Kota Surabaya.

Selain Bawaslu Kota Surabaya, rakor ini juga melibatkan unsur penyelenggara pemilu lainnya di wilayah Jawa Timur, seperti Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Surabaya. Sinergi antarpenyelenggara pemilu ini menjadi krusial untuk menyelaraskan persepsi dan standar etika dalam menyikapi berbagai dinamika pengawasan maupun pelaksanaan tahapan pemilu.

Forum evaluasi ini semakin komprehensif dengan kehadiran jajaran lembaga kunci tingkat nasional dan daerah, antara lain perwakilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kemenko Polkam selaku penyelenggara kegiatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pengawasan etik dari sisi regulasi dan kebijakan instansi.

Unsur keamanan dan pemerintah daerah turut memperkuat koordinasi ini melalui kehadiran perwakilan dari Kodam V/Brawijaya serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Pelibatan lintas sektor ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan stabilitas, ketertiban, serta netralitas seluruh elemen yang terlibat dalam proses demokrasi.

Dari sudut pandang akademis dan substansial, kegiatan ini difasilitasi oleh Research Center For Politics and Goverment (PolGov) Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui rakor ini, diharapkan hasil evaluasi IKEPP dapat menjadi pijakan realistis dalam mengoptimalkan kepatuhan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga mampu melahirkan proses pemilu yang jujur, adil, dan tepercaya di Jawa Timur.